INDONESIA JADI "KIBLAT" TOLERANSI

Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, dalam mengelola kerukunan antarumat beragama dan kemajemukan bangsa, sesungguhnya Indonesia diakui sebagai "kiblat" toleransi dan kerukunan beragama di dunia.

Penegasan tersebut disampaikan Suryadharma Ali dalam sambutannya pada peringatan Amal Bakti ke-67 di Halaman Kantor Kementerian Agama Jakarta, Kamis.

Hadir pada kesempatan itu seluruh eselon I, II dan III pada upacara tersebut, termasuk seluruh karyawan baik yang berkantor di Gedung MH. Thamrin dan Lapangan Banteng.

Bertindak selaku komandan upacara Prof. Dr. H. Nur Kholis Setiawan MA, Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag. Ikut menyemarakan upacara itu Korps Musik TNI-AD dan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) dari gabungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) se-DKI Jakarta.

Bersamaan dengan upacara itu pula diserahkan Satya Lancana Karya Satya kepada karyawan yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

Kementerian Agama berdiri pada 3 Januari 1946 dengan menteri pertama almarhum Haji Mohammad Rasjidi. Setiap memperingati hari amal bakti (HAB), jajaran karyawan kementerian tersebut diingatkan sejarah dan perjuangannya.

Agama tak bisa dipisahkan dari kehidupan negara dan kementerian tersebut berdiri untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.

Terkait dengan kehidupan bertoleransi, Suryadharma Ali menyatakan, masyarakat-bangsa Indonesia yang demokratis, egaliter sangat menghormati hak asasi manusia (HAM). Tetapi masih diperlukan kesadaran untuk menjunjung etika kerukunan, seperti sikap tenggang rasa antarkomunitas pemeluk agama, tidak menjadikan umat yang telah memeluk suatu agama tertentu sebagai sasaran penyebaran agama lain. Juga menghormati kesucian tempat ibadah, kitab suci, dan simbol keagamaan dari tindak penodaan dan sebagainya.

Ia mengingatkan, tugas Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

Ada lima yang menjadi program strategis, yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, peningkatan pelayanan ibadah haji, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk itu ia mengingatkan bahwa tolok-ukur keberhasilan program tersebut tak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka yang bersifat kualitatif.

Peningkatan kualitas kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, serta pendidikan agama dan keagamaan mencakup dimensi pembangunan manusia dan perubahan masyarakat, yang tentu pula membutuhkan proses dan waktu untuk menikmati hasilnya, ia menjelaskan.

Menag Suryadharma Ali juga menyinggung penyelenggaraan ibadah haji yang dinilainya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tetapi pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.

Pembaruan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jemaah haji, baik di tanah air maupun di Arab Saudi dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana haji.

Dan menyangkut pencapaian kinerja dalam aspek tata kelola, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan, ia mengatakan, Kementerian Agama telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun mendatang.(ant)

Read More

BANJIR BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO SURUT

Banjir akibat luapan Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat, berangsur-angsur surut, namun ketinggian air di hilir yang meliputi Tuban, Lamongan, dan Gresik, masih merangkak naik dengan status Siaga II dan III.

Kepala Seksi Operasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom di Bojonegoro, Jumat, mengatakan turunnya ketinggian air Bengawan Solo di daerah itu karena tidak ada tambahan air hujan dari daerah hulu dan lokal.

Namun, katanya, ketinggian air di daerah hilir, mulai Tuban, Babat, Lamongan, dan Gresik, masih berpotensi merangkak naik, karena menyangkut perjalanan air banjir.

"Sepanjang tidak ada tambahan hujan, air banjir di hilir Jatim akan surut, apalagi sudetan Plangwot-Sedayu Lawas ke Laut Jawa di Tuban yang mampu mengalirkan debit banjir sekitar 600 meter kubik per detik berfungsi normal," katanya.

Berdasarkan pemantauan, ketinggian air Bengawan Solo di papan duga di Bojonegoro sempat mencapai 14,91 meter (Siaga II), Kamis (3/1) pukul 24.00 WIB.

"Ketinggian air 14,91 meter itu sempat bertahan beberapa jam, kemudian berangsur-angsur surut menjadi 14,81 meter (Siaga II), pagi ini pukul 06.00 WIB," katanya.

Begitu pula, katanya, ketinggian air di Karangnongko, Kecamatan Ngraho, sekitar 70 kilometer dari Kota Bojonegoro, turun menjadi 26,75 meter, yang semula tertinggi 27,72 meter, Kamis (3/1) pukul 12.00 WIB.

Ketinggian air Bengawan Solo di Babat naik menjadi 7,83 meter (Siaga II), Plangwot/Laren 5,66 meter (Siaga III), Karanggeneng 4,11 meter (Siaga III), semuanya di Lamongan dan di Kuro Gresik juga masih naik 1,95 meter (Siaga II).

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro MZ Budi Mulyono menyatakan banjir luapan Bengawan Solo di wilayahnya itu merendam sedikitnya 48 desa di sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Kota, Dander, Trucuk, Baureno, dan Kanor.

Selain itu, desa-desa yang dilanda banjir bandang dan luapan anak Bengawan Solo, seperti di Kecamatan Temayang dan Dander.

"Meskipun ada 688 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak banjir, tapi warga belum mengungsi, masih bertahan di rumahnya masing-masing," katanya.

Banjir di wilayah setempat, juga merendam sedikitnya 1.794 hektare tanaman padi, di antaranya 500 hektare lebih siap panen dan tanaman palawija seluas 262 hektare.

"Tanaman padi yang terendam banjir yang sudah siap panen jelas rusak," kata Kepala BPBD Kasiyanto.(ant)

Read More

PEMKAB BELU SEDIAKAN ANGGARAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN

Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, menyediakan dana pengadaan peralatan kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan di Rumah Sakit Betun, di wilayah selatan daerah itu yang berbatasan dengan Distrik Maliana, Timor Leste.

"Anggaran yang akan diberikan selain bantuan pemerintah pusat juga merupakan dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten Belu," kata Bupati Belu Joachim Lopez di Atambua, Jumat.

Ia menjelaskan penyediaan anggaran tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di rumah sakit yang selama ini menjadi fasilitas penyangga di wilayah selatan itu.

Selain itu, katanya, sebagai bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Belu yang menjadi kabupaten induk yang harus menyediakan sejumlah anggaran kepada daerah otonomi baru, Malaka, sebagai kabupaten baru yang berpisah dengan Belu.

"Ini sudah menjadi komitmen dan kewajiban pemerintah di kabupaten induk. Sudah lima miliar rupiah dana yang kita gelontorkan," kata Joachim.

Ia menjelaskan rumah sakit di Betun tersebut akan dipersiapkan menjadi RS Umum Daerah Kabupaten Malaka.

Oleh karena itu, katanya, penting bagi pemerintah untuk menyediakan sejumlah fasilitas dan peralatan kesehatan yang lebih lengkap dan memadai.

"Sehingga bisa dijadikan sebagai pusat layanan kesehatan bagi masyarakat yang berkualitas dan baik," katanya.

Untuk Kabupaten Belu, kata Joachim yang juga mantan staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Timur itu, sudah tersedia rumah sakit umum yang dari aspek fasilitas dan sumber daya dokter dan paramedis lainnya sudah cukup memadai.

Namun, katanya, kualitas mereka masih harus ditingkatkan, demi pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas kepada masyarakat di serambi NKRI itu.

"Saat ini saja sedang dirampungkan bangunan baru RSU tersebut, dengan alokasi anggaran Rp33 miliar," kata Joachim.

Dia berharap dengan penyelesaian bangunan baru tersebut, layanan kesehatan kepada warga di kawasan perbatasan RI-Timor Leste itu semakin lebih baik dan berkualitas.

"Demi pencapaian sumber daya manusia yang sehat dan kuat," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur RSUD Atambua dr Hendrik Besin mengatakan tenaga dokter dan paramedis di rumah sakit setempat yang saat ini berjumlah 236 orang tersebut sudah cukup memadai.

Mereka, katanya, terdiri atas 10 dokter umum, dokter spesialis enam orang, masing-masing spesialis kebidanan dan kandungan, anak, anestesi, spesialis penyakit dalam, pathology klinik, serta spesialis bedah.

Sisanya, katanya, perawat, bidan, tenaga administrasi, dan tenaga bantuan di apotek serta laboratorium.

Dia berharap dengan semakin meningkatnya kondisi sosial kemasyarakatan di daerah setempat, RSUD Atambua bisa mendapatkan perhatian lebih baik lagi dari pemerintah.

"Agar bisa melaksanakan misi layanan kesehatannya kepada masyarakat secara lebih profesional dan lebih baik," katanya.(ant)

Read More

DPRD MINTA DINAS BANTU MASYARAKAT TERKENA BANJIR

DPRD Sumatera Selatan meminta kepada dinas atau satuan kerja pemerintah daerah terkait untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena banjir di Kabupaten Musibanyuasin dan Banyuasin.

"Kita berharap kepada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dari provinsi untuk dapat mengambil langkah-langkah taktis guna memberikan bantuan kepada masyarakat," kata Ketua Komisi V DPRD Sumsel MF Ridho di Palembang, Kamis.

Menurut dia, dengan kondisi akhir-akhir ini yang hujannya memang volume airnya cukup besar.

"Kita lihat bahwa di salah satu kecamatan di Banyuasin mengalami musibah banjir 14 desa. Kita berharap kepada SKPD dari provinsi khususnya badan penanggulangan bencana, dinas kesehatan dan dinas sosial dapat mengambil langkah-langkah taktis untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami banjir tersebut," katanya.

Ia mengatakan, jangan sampai nanti efek dari banjir ini menimbulkan wabah penyakit dan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.

"Jadi, kita berharap adanya suatu koordinasi SKPD-SKPD terkait untuk mengurusi adanya bencana alam ini dengan pemerintah kabupaten," ujarnya.

Ia juga mengimbau, masyarakat untuk bersabar sambil menunggu upaya pertolongan pemerintah dilakukan.

Sementara upaya mengatasi banjir, ia menuturkan, upaya sudah ada, namun sejauh mana dan seberapa besar upaya ini pihaknya belum tahu secara mendetil.

Akan tetapi, karena ini menyangkut wilayah diharapkan kabupaten lebih intensif untuk mengambil langkah dan ke depan pasca banjir bagaimana supaya tidak terjadi banjir pada masa-masa mendatang.

Kemudian terkait banjir ini sendiri harus diketahui apa menjadi penyebabnya, apa ini suatu kejadian yang memang luar biasa atau setiap ada hujan cukup lebat desa tersebut mengalami banjir.

Mengenai anggaran, ia menyatakan, memang ini menjadi tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana, dan Dinas Sosial ada anggarannya untuk menanggulangi bencana.

"Berapa besarannya secara angka saya tidak begitu hapal," kata wakil rakyat tersebut.(ant)

Read More